Hubungan Pemrov DKI Dan DPRD Semakin Keruh!

Jatenpos.com, Jalinan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah seharusnya berjalan se-visi untuk menjadikan daerah tersebut maju bergerak bersama. Namun sepertinya ada kekeruhan yang terlihat dari hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov)dan DPRD DKI Jakarta. Lalu apa yang menjadi sebabnya?

"Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober", ungkap Jokowi. Hal ini diungkapkan pada saat ditanya mengenai ketidak optimalan untuk menaggapi keadaan darurat banjir ibukota saat ini.

Nampaknya adanya usulan penambahan anggaran yang terjadi dua kali tersebut menjadikan penundaan disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Penambahan anggaran pertama menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014. Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi.

Sedangkan Triwisaksana, selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, pada Senin (20/01) mengungkapkan, "Kalau dari PKS minta minggu ini APBD disahkan". Dia juga menambahkan bahwa Fraksi PKS juga mendukung terbitnya Pergub pencairan dana sebelum APBD yang digagas oleh Gubernur DKI. PKS mendukung pencairan dana untuk mengatasi kondisi darurat Siaga Banjir.

Nampaknya perselisihan mengenai anggaran yang 'saling tuding' ini telah memperkeruh hubungan diantara kedua instittusi tersebut ditengah meluapnya banjir yang telah memakan korban jiwa.Warga Jakarta tidak memerlukan siapa yang salah tetapi solusi tepat guna dan secepatnya agar kejadian serupa tidak terulang. (Fitriyah)