Tekanan Terhadap Risma Membuat PDI-P Angkat Bicara

Jatenpos.com, Pernyataan Wali Kota Tri Rismaharini saat tampil di program "Mata Najwa", Rabu (12/2/2014) malam, semakin memperkuat rumor mengenai keinginannya mundur dari jabatannya. Risma tak mau berjanji tak akan mundur dari jabatannya. Partai yang mengusung Risma, PDI Perjuangan (PDI-P), membantah kabar mundurnya Risma.  

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan, ia dan Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo telah bertemu Risma. Dalam pertemuan itu, menurut Hasto, Risma tak berniat untuk mundur dari jabatannya. Namun, ia mengaku tengah menghadapi tekanan.

Hasto menekankan, PDI-P akan melindungi Risma dari tekanan dan kepentingan politik apa pun.

"Kami akan jaga. Sebagai parpol, kami wajib jaga Bu Risma. Sama seperti kami menjaga Jokowi dan Ganjar. Akan kami jaga sampai akhir," ujar Hasto, saat dihubungi tim merdeka(dot)com, Kamis (13/2/2014).

Menurut Hasto, selama ini, PDI-P tidak pernah mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang diusungnya, kecuali kepala daerah tersebut membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Selama ini, komunikasi antara Risma dan partai berjalan baik. Tekanan yang dihadapi Risma, kata Hasto, tak berasal dari internal partai, tetapi dari eksternal. Salah satunya Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Dia dapat tekanan, dari gubernur dan kelompok bisnis terkait pembangunan jalan tol. PDI-P mendukung sikap Bu Risma yang memilih memajukan angkutan publik dulu. Jadi siapa pun pasti ada tekanan, inilah ujian pemimpin," kata Hasto.

Seperti diberitakan, Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik, Wisnu Sakti Buana. Risma sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya. Wisnu, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu, menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu.

Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu.