Jatenpos.com - Informasi terkait mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dari jabatannnya selama ini telah menjadi isu buatan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama mundurnya Risma dikarenakan ketidakcocokannya dengan pendamping barunya, Wisnu Sakti Buana.
Selain isu mundurnya Risma kini menyusul pernyataan baru yang mengejutkan dari Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo tentang penyadapan. Ada sejumlah pihak yang ingin menjatuhkan potret jokowi disaat repotasinya tengah naik daun. Walaupun demikian Jokowi tidak merasa khawatir tentang penyadapan pada dirinya, apalagi dia sudah lama mengetahui penyadapan dirumah dinasnya. Meski begitu, Jokowi memilih diam dan tidak meramaikan kepada publik.
Jokowi mengetahui alat sadap tersebut waktu menyisir seluruh rumah dengan alat detektor. Dari pencarian itu, ditemukan 3 alat sadap. Masing - masing terletak di kamar tidur, ruang tamu dan ruang makan. "Saya cerita sudah Desember yang lalu, tapi saya bilang enggak usah lah diribut-ributin. Yang disadap dari saya juga apa sih," kata Jokowi bertanya balik.
Pengamat politik Gun Gun Heryanto menambahkan jika isu penyadapan yang dilontarkan Tjahjo ke publik tidak lepas dari manajemen isu. Terutama partainya sedang dilanda badai politik mundurnya Risma."Kalau saya membaca, PDIP sendiri harus hati-hati dalam konteks memainkan isu. Makanya si Risma ini kemudian menjadi isu yang sensitif. Bukan lagi isu lokal, karena Risma mulai punya gaung di media, terlebih dia punya panggung politik," ungkap Gun Gun seperti yang diliput merdeka.com jumat kemarin.
Disisi lain elite PDIP menyatakan isu baru tentang Jokowi di sadap. "Kalau PDIP mau melaporkan, karena itu pelanggaran. Menyadap privasi orang lain bisa dilaporkan, harus dilaporkan ke polisi. Kalau berani lapor, saya salut, tapi kalau tidak berani, ini hanya manajemen isu," tegasnya.
Dengan perlahan kabar mundurnya risma akan tenggelam dengan menyebarnya isu penyadapan tersebut. Akan tetapi masalah ini harus segera ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi PDIP.
"PDIP sendiri harusnya jauh lebih elegan dalam memainkan isu, kalau isu seperti ini kan sensitif. Artinya jangan sampai bener, kalau beneran bisa mendapat respek. Kalau enggak, tidak otomatis (elektabilitas berkurang) tapi akan pengaruhi current image. Apalagi PDIP trennya lagi bagus, tren dan opini lagi bagus, jadi bisa banyak diganggu," jelasnya. (mini)
0 komentar:
Posting Komentar