Salah satunya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mengharapkan dan saksi parpol tak dihapus dari perpres. Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Romulus Sihombing mengakui, sebagai partai baru dan memiliki dana terbatas, dana saksi parpol akan cukup membantu.
"kalau kita mau jujur, kami partai-partai yang tidak memiliki dana dan tidak ada wakil di DPR, mereka yang ada di DPR itu kan berlimpah dana. Jadi kalau (dana saksi parpol) itu ada syukur, dan itu bukan untuk parpol tapi untuk pemilu kita yang kredibel," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews, Sabtu (8/2/2014).
Tak dapat dipungkiri, kata dia, parpol harus menempatkan saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi basis suaranya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu.
Untuk menempatkan saksi di TPS, Romulus menjelaskan, parpol harus menganggarkan uang transpor dan makan untuk tiap saksi. Untuk mendanai saksi parpol yang jumlahnya mencapai ribuan orang, dibutuhkan juga anggaran yang tidak sedikit.
"Memang secara real saksi ada transpor dan makan siang, kalau pemerintah tidak disediakan, itu yang harus kami tanggung. Jadi itu yang disebut dana saksi Rp100 ribu per orang, kalau dimakan oleh parpol enggak ada itu," kata dia.
Namun jika dana saksi parpol ditiadakan, partai bentukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ini pun siap untuk mendanai saksi parpolnya di tiap TPS. "Mau enggak mau harus kita biayai semampu kita, itu maksudnya sebetulnya," ungkap Romulus.
0 komentar:
Posting Komentar