Pemilih yang rentan tersebut meliputi orang dalam tahanan, ekstrem kiri dan kanan pada masa lalu yang kemungkinan besar masih dalam menjadi kelompok diskriminasi, masyarakat di pengungsian, masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel, termasuk masyarakat yang hidup di tanah sengketa.
"KPU telah memiliki langkah strategis dalam memenuhi hak konstitusional warga yang rentan akan termarginalkan hak pilihnya. Kategori untuk pemilih rentan seperti mereka yang tersangkut hukum akan diadakan TPS di LP, untuk korban pengungsian kami menyediakan TPS di sana, sedangkan pemilih berkebutuhan khusus, kami bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang mengorganisir diri," ujarnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/2) dalam lansiran beritasatu.com.
Seperti diketahui, hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kantor DKPP dan Bawaslu yang juga dihadiri Komisioner KPU. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigay mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih bisa sepenuhnya terangkul dalam DPT.
Terutama, lanjut dia, WNI yang termasuk dalam kelompok rentan seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat yang ada di penjara, di panti asuhan, kelompok masyarakat yang ada di perbatasan, bahkan di daerah konflik agraria, seperti di Tanah Merah, maupun Mesuji.
"Mereka adalah kelompok yang rentan dihilangkan hak pilihnya. Komnas HAM berkomitmen untuk menegakan 'right to vote' sebagai bagian pemenuhan HAM dimana pemerintah juga ikut bertanggungjawab. Jadi kalau partisipasi politik masyarakat tidak dilibatkan maka yang bertanggung jawab pemerintah," imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar