Jatenpos.com, APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan sumber utama untuk operasional daerah. Namun bagaimana jadinya mekanisme APBD tersumbat hanya karena kepentingan kekuasaan semata?
Hasan Fatoni selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Biro Investigasi Anggaran Rakyat (BIAR), menuturkan kebingungannya atas kemoloran pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Karanganyar yang seharusnya menjadi agenda rutin daerah.
“Ini membuktikan kalau eksekutif tak tanggung jawab dengan pekerjaan yang diembannya. Pembahasan KUA-PPA itu kan bersifat rutin tiap tahun. Kok bisa sampai saat ini belum dibahas?”, ungkap Hasan.
Namun hal ini tidak terlalu menjadi perkara yang terlalu dikhawatirkan oleh Juliyatmono, selaku Bupati Karanganyar. “Tidak masalah dengan pembahasan KUA-PPA nanti. Ini bukannya molor tapi karena di Karanganyar sedang fokus Pilkada kemarin. Saya sendiri baru dilantik, Minggu (15/12). Begitu saya dilantik, saya langsung kebut membahas KUA. Pekan depan, sudah saya sampaikan ke Dewan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan draf KUA ke DPRD Karanganyar pekan depan dan pembahasan APBD akan selesai Februari mendatang. “Tak perlu khawatir. Kalau tidak ada Pilkada, tentunya akan lancar. Ke depan, semuanya akan dipercepat,” tegas Juliyatmono.
Untuk kebutuhan operasional Kabupaten ini memerlukan 25 persen dari nilai APBD sejumlah Rp 1,3 Triliun. Sedangkan 72 persennya merupakan anggaran untuk menggaji pegawai. (Jado/Edt)
0 komentar:
Posting Komentar