Provinsi yang beruntung tersebut bernama Banten. “Transparansi Pemprov Banten itu untuk Banten, untuk rakyat Banten, untuk mereka yang ingin ikut membesarkan Banten bersama-sama," tandas Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten). Atut menerima piagam penghargaan dari Wakil Presiden Boediono di kantor WAPRES (12/12).
Didalam penilaian tersebut, terdapat 3 kategori yaitu kelengkapan regulasi publik dan keterbukaannya seperti SK Gubernur perihal pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), peraturan daerah dan dan peraturan gubernur. Selanjutnya adanya kelengkapan sarana prasarana pelayanan informasi seperti web dan proses mekanisme pelayanan SOP (standard operating procedure).
Atut menambahkan, “Sejak UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan, kami di Pemerintahan Provinsi Banten dengan segera menyiapkan semua perangkat yang diperlukan, agar masyarakat Banten bisa mendapat informasi yang sudah menjadi hak mereka. Alhamdulillah, dalam waktu setahun semua perangkat sudah lengkap dan berjalan. Semuanya transparan dan semuanya itu untuk Banten".
Atut menambahkan, “Sejak UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan, kami di Pemerintahan Provinsi Banten dengan segera menyiapkan semua perangkat yang diperlukan, agar masyarakat Banten bisa mendapat informasi yang sudah menjadi hak mereka. Alhamdulillah, dalam waktu setahun semua perangkat sudah lengkap dan berjalan. Semuanya transparan dan semuanya itu untuk Banten".
Selain itu, Atut juga mengomentari tentang good governance. “Penghargaan ini makin menguatkan motivasi kami untuk menjalankan good governance di provinsi Banten, seperti yang telah kami jalankan selama ini. Insya Allah, ke depan akan lebih baik lagi. Kami meyakini, bahwa ini adalah hak masyarakat Banten untuk dapatkan informasi dan menjadi tanggungjawab Pemprov Banten menyediakan informasi,” tandasnya. (Ir/Edt)
0 komentar:
Posting Komentar